• Rab. Apr 24th, 2024

Developer Nakal Siap Disanksi Tegas Bila Terbukti PSU Dan RTH Dialihfungsikan

INSIDENNEWS.com, PAREPARE– Dalam upaya mengantisipasi praktik nakal dari developer, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Parepare Sulawesi Selatan, siap melakukan pengawasan dan pengecekan terkait fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kepala Bidang Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan (Disperkimtan) Parepare, Andi Hasbullah menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa developer mematuhi ketentuan yang berlaku terkait kewajiban mereka dalam menyediakan fasum, fasos, dan RTH sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.

” Disperkimtan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap PSU dan RTH yang telah diserahkan ke pemerintah daerah. Selain itu mereka juga menerima laporan terkait pemanfaatan lahan RTH yang beralih fungsi, dan langsung menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan,”ujarnya.

Andi Hasbullah mengungkapkan, bahwa pengelolaan RTH telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) dan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, pengembang diwajibkan menyiapkan RTH sebesar 20% dari luas site plan, dan pemerintah daerah akan mengelola RTH setelah dilakukan serah terima dari pengembang.

“Kewajiban pengembang untuk menyiapkan dan menyerahkan RTH sebesar 20 persen, telah diatur dalam Perda yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai leading sektor terkait penyerahan PSU dan RTH, kami di Disperkimtan hanya menjalankan amanat Perda,”ungkapnya.

Andi Hasbullah menegaskan, bahwa pihaknya juga akan melakukan pengecekan lapangan secara berkala untuk memastikan bahwa lahan yang ditetapkan untuk fasum, fasos, dan RTH tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Jika terbukti ada pelanggaran, kami akan melakukan peneguran dan meminta kepada pihak yang memanfaatkan untuk membongkar. Karena lahan yang dimanfaatkan tersebut sudah menjadi aset pemerintah daerah,” tegasnya.(*)

By redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *