INSIDENNEWS.com, PAREPARE– Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, menggelar reses dengan tema temu konstituen di salah satu warkop pada Rabu (17/9/2025) malam. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan sejumlah catatan penting terkait kondisi keuangan daerah, persoalan seragam sekolah gratis, hingga penguatan UMKM.
Dalam reses, Kaharuddin menegaskan bahwa pihaknya siap bertanggung jawab atas pernyataannya mengenai kemungkinan pengurangan dana transfer dari pusat pada tahun 2026.
“Sekira apa yang saya sampaikan itu, saya bisa bertanggung jawabkan ya, kalau di 2026 ternyata kita dapatkan pengurangan anggaran dana transfer kurang lebih 200 miliar. Maka kita tidak bisa membuat banyak,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan perlunya kreativitas kepala daerah dalam mencari tambahan dana dari pusat agar beban APBD tidak semakin berat.
“Kalau itu yang terjadi, tidak ada kreativitas dari kepala daerah, maka diperkirakan APBD kita hanya sekitar 700 miliar lebih sedikit. Dari jumlah itu, hampir setengahnya, sekitar 47 persen, sudah terserap untuk belanja pegawai. Berat sekali beban pemerintah daerah,” ungkapnya.
Selain soal anggaran, Kaharuddin juga menyoroti pengadaan seragam sekolah gratis yang dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, ada dugaan markup dalam proses pengadaan karena penyedia bersedia mengurangi anggaran meski kontrak sudah berjalan.
“Kami sudah dapatkan informasi dari Dinas Pendidikan bahwa penyedianya bersedia mengurangi anggaran tahun ini. Kalau begitu jangan-jangan ada markup di dalam,” katanya.
Ia menilai pemerintah seharusnya melibatkan pelaku usaha lokal agar kualitas dan harga seragam bisa lebih bersaing.
“Kenapa bukan di Parepare? Ada Pak Nudin Taylor, Mastra, Aji Salibut, produk mereka selama ini berkualitas dan tidak ada yang mengeluh. Selain itu, kita juga bisa menekan inflasi dengan memperkuat UMKM,” tegasnya.
Menurut Kaharuddin, UMKM perlu diberi ruang sebesar-besarnya agar bisa berkembang. Ia menolak kebijakan yang justru menekan pelaku UMKM dengan membatasi aktivitas mereka di trotoar tanpa menyediakan alternatif yang memadai.
“Kalau UMKM berkembang, ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Pemerintah harus membuat spot-spot UMKM di berbagai titik, seperti Cempae, Sumpang Minangae, hingga Bacukiki,” sarannya.
Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi penyewaan lokasi kegiatan yang dikelola event organizer (EO).
“Jangan sampai hanya menguntungkan pihak tertentu tanpa mendongkrak PAD. Bahkan, kegiatan yang menumpuk di lapangan utama bisa mematikan ikon lain, seperti Pasar Senggol. Selain itu, saya pernah usulkan agar Car Free Night dipindahkan dekat Senggol supaya menghidupkan kawasan itu,” pungkasnya.(*)