INSIDENNEWS.com, PAREPARE– Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yuda, merespons sorotan terkait dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Lumpue yang disebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menurut Kapolres, operasional dapur menjadi bagian dari proses penerbitan sertifikat karena pengambilan sampel makanan harus dilakukan saat kegiatan produksi berlangsung.
“Bagaimana mengambil sampel makanan kalau tidak beroperasi? Beroperasi dulu kemudian makanannya itu diambil sampel. Dalam proses penerbitan SLHS,” tegas Indra Waspada Yuda melalui pesan singkat kepada media Insidennews.com, Selasa (9/6/2026).
Penjelasan serupa disampaikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG Polres Parepare, Muhammad Nur Akram Mulha. Ia membenarkan bahwa sertifikat SLHS untuk dapur MBG di Kelurahan Lumpue masih dalam proses penerbitan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare.
Menurut Akram, salah satu syarat penerbitan SLHS adalah pengambilan sampel makanan siap distribusi, sampel air pencuci ompreng, serta Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang dilakukan saat dapur sedang beroperasi.
“Memang harus diurus saat operasional berjalan karena persyaratannya meliputi sampel makanan yang siap didistribusikan ke sekolah, sampel air cuci ompreng, dan Dinas Kesehatan juga harus melihat langsung proses pengolahan hingga pendistribusian makanan untuk memastikan semuanya sesuai standar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh tahapan pemeriksaan yang dipersyaratkan telah dilalui. Sampel makanan dan air telah diuji, sementara hasil IKL juga dinyatakan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.
“Untuk sertifikat SLHS tinggal menunggu terbit dari Dinas Kesehatan karena seluruh pengujian sampel dan inspeksi kesehatan lingkungan sudah sesuai standar,” katanya.
Akram menambahkan, dapur MBG Polres Parepare menerapkan pengawasan ketat dalam proses penyediaan makanan. Mulai dari pemeriksaan bahan baku oleh ahli gizi dan chef, pengolahan makanan di bawah pengawasan tenaga profesional, hingga proses pemorsian yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi penerima manfaat.
Selain itu, sebelum makanan didistribusikan, setiap sampel makanan terlebih dahulu diuji oleh petugas food safety untuk memastikan keamanan konsumsi.
“Pengujian keamanan makanan dilakukan setiap hari sebelum disalurkan ke sekolah,” jelasnya.
Saat ini, SPPG MBG Polres Parepare melayani sebanyak 1.839 penerima manfaat yang terdiri atas siswa PAUD, SD, SMP, SMA, serta peserta Posyandu di wilayah layanan mereka.
Terkait proses sertifikasi yang masih berjalan, pihak SPPG mengaku terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Parepare guna mempercepat penerbitan SLHS bagi dapur MBG di Kelurahan Lumpue. (*)