INSIDENNEWS.com, PAREPARE– Pemerintah Kota Parepare terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (8/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Pemkot Parepare mempelajari strategi peningkatan PAD, inovasi layanan digital Mataram Pintar, serta penerapan Satu Data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
Rombongan Pemkot Parepare diterima Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, bersama Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, di Ruang Kenari. Pertemuan itu menjadi ajang pertukaran pengalaman mengenai pengelolaan pendapatan daerah, digitalisasi pelayanan, dan pengembangan sistem informasi pemerintahan.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, mengapresiasi keterbukaan Pemkot Mataram dalam berbagi pengalaman dan inovasi. Menurutnya, kunjungan antardaerah menjadi kesempatan untuk mempelajari praktik yang telah diterapkan daerah lain dan menyesuaikannya dengan kebutuhan Kota Parepare.
“Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat secara langsung bagaimana Kota Mataram mengelola potensi pendapatan daerah dan membangun sistem data yang mendukung perencanaan pembangunan,” ujar Tasming.
Dalam pembahasan peningkatan PAD, Pemkot Parepare mendalami strategi intensifikasi pajak daerah, mulai dari pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan kepatuhan, pengawasan, penagihan, hingga pembenahan administrasi perpajakan.
Langkah tersebut dinilai dapat menjadi referensi untuk mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal, meningkatkan akurasi data objek pajak, serta memperkuat efektivitas pengawasan pendapatan daerah.
Selain itu, Pemkot Parepare juga mempelajari inovasi Mataram Pintar, yakni Pusat Informasi dan Layanan Data Terpadu yang menyediakan akses terhadap data statistik, indikator pembangunan, dan informasi sektoral.
Platform tersebut mendukung visualisasi data serta layanan permintaan data dan konsultasi statistik. Melalui pemanfaatan teknologi, data dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program, pemantauan capaian pembangunan, dan evaluasi kebijakan pemerintah.
Bagi Parepare, pendekatan serupa berpotensi dikembangkan untuk memperkuat integrasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD), termasuk data kependudukan, perizinan usaha, aktivitas ekonomi, serta objek pajak dan retribusi.
Integrasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memetakan potensi PAD secara lebih terukur. Data perizinan usaha, misalnya, dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk mencocokkan jumlah dan aktivitas usaha dengan basis data perpajakan daerah.
Namun, penerapannya memerlukan standardisasi data, pemutakhiran secara berkala, serta mekanisme pertukaran informasi yang sesuai dengan ketentuan perlindungan data.
Pemkot Parepare juga mendalami penerapan Satu Data Kota Mataram yang telah berjalan sejak 2021. Dalam sistem tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai pembina data, Bappeda sebagai sekretariat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai walidata, serta perangkat daerah sebagai produsen data.
Pembagian peran tersebut bertujuan menjaga kualitas, konsistensi, dan keterpaduan data yang dihasilkan masing-masing perangkat daerah.
Bagi Pemkot Parepare, penguatan Satu Data menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, penentuan prioritas belanja, evaluasi program pembangunan, hingga identifikasi peluang peningkatan pendapatan daerah.
Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, menyambut baik kunjungan Pemkot Parepare. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman dan gagasan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, bertukar gagasan, dan belajar bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Mujiburrahman.
Melalui kunjungan tersebut, Pemkot Parepare diharapkan dapat mengadaptasi berbagai praktik dan inovasi yang relevan dengan kondisi daerah, terutama dalam mengoptimalkan PAD, memperkuat integrasi data, dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. (*)