INSIDENNEWS.com, PAREPARE– Angka stunting di Kota Parepare telah mengalami penurunan. Hal itu mengacu kepada data tahun 2013 dengan menunjukkan angka 39,6 persen, terakhir di Tahun 2018 menurun menjadi 23,3 persen, dan di Tahun ini, tinggal 18 persen.
Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim menyampaikan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare yang bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kota Parepare. Salah satunya adalah dengan memasifkan penyuluhan bahaya stunting terhadap kader-kader PKK sampai ke tingkat Kelurahan.
Selain itu, lanjut Pangerang Rahim, Pemkot Parepare, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah melakukan Pembagian Makanan Tambahan (PMT) kepada balita stunting sebagai bentuk pemulihan di Kecamatan Bacukiki Barat.
“ PMT yang diberikan berupa formula khusus, vitamin dan makanan olahan lokal. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah, adanya kerjasama antara Tim Penggerak PKK Kota Parepare dan Perum Bulog Cabang Parepare, dalam menghadirkan beras ForteVit yang mengandung mineral khusus untuk mencegah stunting atau kekerdilan pada anak, “ujarnya.
Oleh karena itu, kata Pangerang Rahim, sangat diharapkan seluruh stakeholder dapat bersinergi dengan pemerintah untuk mengambil peran dalam menurunkan angka stunting di Kota Parepare.
Sementara, Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan SDK Dinkes Kota Parepare, Kasna mengatakan, terjadi penurunan angka stunting dari 1.081 jumlah balita yang sudah ditimbang.
“ Pencegahan yang kita lakukan dengan pemberian multivitamin, dan saat ini sudah dalam pendistribusian, baik kepada remaja putri maupun ibu hamil, “ucapnya.
Selain itu, menurut Sekretaris Bappeda Parepare, Zulkarnaen menambahkan, untuk tahun ini ada 5 kelurahan yang menjadi lokus penanganan stunting di Kota Parepare, yaitu Kelurahan Tirosompe, Mallusetasi, Ujung Baru, Lumpue, dan Bumi Harapan.
Zulkarnaen menjelaskan, target nasional stunting dibawah angka 14 persen hingga tahun 2024. Dan untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran di sejumlah Dinas.
“ Tahun kedua ini, kita juga mendapat bantuan keuangan Rp 175 juta dari provinsi untuk kegiatan PKK dalam pencegahan stunting. Pak Gubernur menginginkan ada keterlibatan PKK tingkat Kecamatan dalam penanganan stunting, “tandasnya. (*/7ar)