INSIDENNEWS.com, PINRANG– Dugaan keterlibatan perangkat Kelurahan Kassa dalam kampanyekan salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati di Pinrang, Sulawesi Selatan, mencuat pada Rabu (18/9/2024). Bukti dukungan tersebut berupa foto dan video Lurah Kassa, Kecamatan Batulappa, Rudi Hartono, yang tersebar luas di grup WhatsApp (WAG).
Selain dugaan keterlibatan Lurah Kassa, Naris B, salah satu Kepala Lingkungan di Kelurahan Kassa, juga dituduh sebagai pengurus Partai Nasdem. Berdasarkan informasi yang beredar, Naris B tercatat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasdem Kecamatan Batulappa, yang memicu pertanyaan mengenai netralitasnya sebagai aparatur kelurahan.
Dugaan ini diperkuat oleh rekaman dari pesan WhatsApp yang menyebutkan nama Naris B sebagai Ketua DPC Nasdem Kecamatan Batulappa, sebagaimana dikutip dari link konten yang beredar di WAG:
content://com.whatsapp.provider.media/item/24406a46-d7ee-4d1c-b7c4-9cac8e20aa73, nama Naris B tercatat sebagai Ketua DPC Nasdem Kecamatan Batulappa.
Namun, saat dikonfirmasi, Lurah Kassa, Rudi Hartono, membantah tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam kampanye atau mendukung salah satu pasangan calon (Paslon). Ia menegaskan bahwa dirinya selalu menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sudah memberikan klarifikasi kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
“Tabe, saya tidak pernah mengampanyekan salah satu calon dan tidak ingin terlibat dalam kampanye atau sosialisasi calon. Saya selalu menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan saya juga sudah dikonfirmasi oleh Panwascam,”tulis Rudi Hartono melalui pesan WhatsApp pada Rabu (18/9/2024).
Selain itu, Rudi Hartono menjelaskan, terkait berupa foto dan video itu hanya kutipan dari Fb (Facebook),”Itu saya kutip dari Fb, kalau salah mohon maaf,”tambahnya.
Terkait dugaan bahwa Naris B, Kepala Lingkungan di Kelurahan Kassa, terlibat sebagai pengurus Partai Nasdem, Rudi memilih untuk tidak banyak berkomentar. Ia menyarankan agar pihak terkait bertemu langsung dengan Naris B untuk mediasi dan klarifikasi lebih lanjut mengenai statusnya di partai politik.
Dugaan keterlibatan perangkat kelurahan dalam politik praktis jelang Pilkada 2024 ini mendapat perhatian dari berbagai pihak. Netralitas ASN dalam proses Pilkada sangat penting untuk menjaga integritas pemilihan dan menghindari konflik kepentingan.(*)