INSIDENNEWS.com, JAKARTA– Ketua Umum Jajaran Wartawan Nusantara (Jawara), Endang Macan Kumbang, mengecam keras pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto, yang menuding LSM dan wartawan sebagai “LSM abal-abal” dan “wartawan Bodrex” tanpa menyebutkan oknum tertentu dalam acara sosialisasi yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kementerian Desa pada 1 Februari 2025.
Dalam acara tersebut, Menteri Yandri mengungkapkan bahwa LSM dan wartawan sering kali meminta uang kepada aparat desa dengan ancaman pelaporan, dengan jumlah uang yang diminta mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah per desa. Pernyataan ini mendapat reaksi keras dari Endang Macan Kumbang.
Endang menegaskan bahwa sosial kontrol yang dilakukan oleh LSM dan wartawan sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan yang transparan serta penyerapan anggaran pemerintah yang tepat sasaran di desa-desa di seluruh Indonesia. Menurutnya, peran LSM dan wartawan sebagai pengawas sangat vital, bukan hanya berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik, tetapi juga demi memastikan akuntabilitas di tingkat desa.
“Pada dasarnya, sosial kontrol itu sangat diperlukan demi terselenggaranya pelaksanaan pembangunan atau penyerapan anggaran di desa. LSM dan wartawan hadir sebagai bagian dari kontrol sosial, mereka datang ke desa berdasarkan hak yang diatur dalam undang-undang, bukan tanpa dasar,” tegas Endang dalam pernyataan yang diterima redaksi.
Lebih lanjut, Endang menjelaskan bahwa jika seorang kepala desa menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar sesuai aturan yang berlaku, tidak akan ada LSM atau wartawan yang meminta uang. Ia juga menambahkan bahwa apabila ada oknum yang memanfaatkan posisi tersebut untuk melakukan pemerasan, hal itu harus segera diproses secara hukum.
“Kalau ada oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji seperti itu, silahkan laporkan saja ke pihak berwajib. Jadi tidak bisa dikatakan semua LSM atau wartawan yang datang ke desa adalah ‘LSM abal-abal’ atau ‘wartawan Bodrex’. Ini sangat kurang etis, apalagi disampaikan oleh seorang menteri,” jelas Endang.
Ketua Umum Jawara ini juga berharap agar Menteri Yandri memberikan klarifikasi dan permohonan maaf terkait pernyataan yang telah disampaikan, yang dinilai dapat merusak citra LSM dan wartawan yang menjalankan tugas secara profesional.
“Jika pak menteri mendukung kelancaran pembangunan desa, itu sangat positif. Namun, tidak perlu menggeneralisasi atau menyakiti pihak lain dengan menyebut LSM dan wartawan dengan sebutan yang tidak pantas. Mereka berfungsi sebagai sosial kontrol yang membantu mencegah penyalahgunaan anggaran di desa,” pungkas Endang.
Melalui pernyataannya, Endang Macan Kumbang menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan wartawan dalam memastikan pembangunan desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(*)