INSIDENNEWS.com, KARAWANG–Kepala Desa Mulyajaya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Endang Macan Kumbang, meluapkan kemarahan secara terbuka terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta sejumlah anggota DPRD Dapil 2. Dalam pernyataan emosional yang disampaikan Endang, menuding adanya ketidakadilan sistematis dalam pengajuan dan realisasi pembangunan infrastruktur di desanya.
“Sudah capek saya. Berkali-kali mengajukan proposal ke anggota dewan dan PUPR, tapi tidak ada tanggapan. Bahkan ada dewan yang nyeletuk, katanya tergantung kedekatan kepala desa. Kalau dekat, ya dibangun. Kalau nggak, ya tinggal,” ujarnya dengan nada tinggi di hadapan warga dan awak media, Selasa (15/7/2025).
Endang menyoroti ketimpangan prioritas pembangunan di wilayah Dapil 2, yang menurutnya lebih mengedepankan relasi personal dibanding usulan resmi dari pemerintahan desa. Ia mempertanyakan apakah pembangunan harus bergantung pada “kedekatan” dengan pejabat.
“Ini seperti main suka-suka. Masa hanya desa yang dekat dengan Kabid Jalan yang dibangun? Desa seperti Mulyajaya yang tak punya ‘orang dalam’, terus dibiarkan begini?” ujarnya lantang.
Infrastruktur rusak warga terlantar lebih lanjut Endang, mengungkapkan bahwa kondisi jalan utama di desanya belum pernah diaspal sejak tahun 2013. Jembatan di beberapa titik juga mengalami kerusakan parah yang mengancam keselamatan pengguna.
“Jangan tunggu ada korban jiwa baru diperbaiki. Ini bukan soal politik, ini soal keselamatan warga!” serunya dengan nada geram.
Program Rutilahu Jadi Alat Politik
Tak hanya soal infrastruktur, Endang juga menyorot tajam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang menurutnya telah dikendalikan sebagai alat politik oleh oknum anggota dewan.
“Rutilahu itu sekarang sudah jadi alat politik. Yang dapat bantuan malah dikendalikan. Ini rakyat butuh rumah, bukan janji kosong dan kepentingan elektoral,” katanya tegas.
Di penghujung pernyataannya, Endang mengeluarkan ultimatum keras kepada pihak PUPR dan anggota DPRD Dapil 2. Jika tidak ada tindakan nyata, ia mengancam akan memimpin aksi demonstrasi besar-besaran.
“Kalau aspirasi ini tetap tidak digubris, saya akan pimpin demo besar ke kantor PUPR. Jangan salahkan kalau masyarakat nanti turun ke jalan!” ucapnya dengan penuh semangat juang.
Kemarahan publik semakin memuncak setelah muncul kabar bahwa Pemkab Karawang sedang gencar memasang videotron dengan anggaran besar. Sementara itu, banyak jalan desa termasuk di Mulyajaya dibiarkan rusak tanpa perhatian.
“Videotron bisa dipasang, tapi jalan rusak bertahun-tahun dibiarkan? Ini jelas arah prioritas anggaran pemerintah tidak berpihak kepada kami,” kata seorang warga yang turut menyaksikan pernyataan Kades Endang.
Pernyataan pedas dan penuh emosi dari Kepala Desa Mulyajaya ini langsung menjadi sorotan publik. Banyak pihak kini menunggu langkah responsif dari Dinas PUPR dan para anggota DPRD Dapil 2. Apakah mereka akan menjawab keluhan ini, atau justru tetap diam dalam kenyamanan jabatan?
Di tengah tuntutan masyarakat akan keadilan pembangunan, isu ini menjadi pengingat bahwa suara dari desa tak bisa lagi diabaikan. Rakyat butuh kehadiran nyata, bukan janji, bukan videotron. (*)