INSIDENNEWS.com, PAREPARE– Anggota DPRD Kota Parepare, Rudy Najamuddin, melaksanakan kegiatan reses di Cafe Lagota, Sabtu (20/9/2025). Dalam kesempatan itu, Rudy menyoroti kondisi keuangan daerah yang dinilainya semakin berat akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Rudy menjelaskan, salah satu langkah yang direncanakan adalah penggabungan sejumlah dinas agar beban anggaran berkurang. Beberapa di antaranya, Damkar dengan satpol PP, Dinas Perhubungan akan digabung dengan Dinas PUPR, BKKBN dilebur ke Dinas Kesehatan, DP3 disatukan dengan Dinas Sosial, serta Dinas Ketahanan Pangan dilebur ke Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan. Selain itu, Dinas Pemuda dan Olahraga direncanakan bergabung dengan Dinas Pendidikan.
Namun, Rudy menegaskan, penggabungan tersebut hanya mampu menghemat sekitar Rp13,1 miliar, jauh dari target pengurangan belanja pegawai sebesar Rp150 miliar. Ia menyebut, moratorium penerimaan pegawai lima tahun pun tidak akan efektif karena jumlah pegawai yang pensiun rata-rata hanya 100 orang per tahun.
“Persoalan utama kita ada pada belanja pegawai. Dari total APBD Parepare sebesar Rp987 miliar, hampir 47 persen atau sekitar Rp470 miliar habis untuk belanja pegawai. Padahal pemerintah pusat mewajibkan agar belanja daerah ditekan hingga 30 persen,” ujar Rudy.
Ia juga menekankan pentingnya memperjuangkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat, yang menurutnya bisa mencapai Rp300–500 miliar bila diupayakan maksimal.
“Kalau itu bisa masuk, Parepare tidak akan kekurangan ruang fiskal. Persoalannya, siapa yang bisa memperjuangkannya?” kata Rudy.
Dalam reses tersebut, Rudy juga mengingatkan masyarakat agar bijak menyaring informasi di era digital, termasuk maraknya berita palsu dan penyalahgunaan teknologi seperti aplikasi AI.
Ia menegaskan, kebijakan efisiensi harus dipahami bersama karena berdampak langsung pada belanja pegawai, tunjangan, perjalanan dinas, hingga operasional kantor. (*)