INSIDENNEWS.com, PAREPARE– Sebanyak 5.888 peserta BPJS Kesehatan di Kota Parepare dinonaktifkan akibat pemutakhiran data nasional. Anggota DPRD Kota Parepare Komisi I, Kamaluddin Kadir, mendesak agar pemerintah segera memperbaiki dan mengaktifkan kembali data tersebut demi menjamin pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan.
Hal itu disampaikan Kamaluddin saat menggelar reses daerah pemilihan Kecamatan Ujung di Hotel Pare Wisata, Jalan Sulawesi, Minggu (15/2/2026). Ia menjelaskan, secara nasional terdapat sekitar 11 juta penerima manfaat BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan karena proses integrasi data ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Untuk Parepare ada 5.888 peserta yang terdampak. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS agar data ini segera diperbaiki. Sesuai arahan pemerintah pusat, peserta yang dinonaktifkan akan diaktifkan kembali sementara selama tiga bulan sambil menunggu proses perbaikan data,” ujar Kamaluddin.
Ia menuturkan, pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan penerima manfaat berada pada kategori desil 1 sampai desil 5 sesuai standar kesejahteraan nasional. Namun, di lapangan muncul keluhan warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan, kini justru masuk kategori desil lebih tinggi tanpa penjelasan indikator yang jelas.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada kriteria terukur yang transparan terkait penetapan desil 1 hingga desil 10. Karena itu, DPRD meminta Dinas Sosial berkoordinasi dengan kementerian terkait agar proses klasifikasi dilakukan secara objektif dan tepat sasaran.
Kamaluddin juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi warga yang terdampak tetap harus diberikan. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit dan instansi terkait agar masyarakat yang merasa kepesertaannya dinonaktifkan tetap dilayani.
“Jangan sampai ada warga yang tidak mendapatkan pelayanan
kesehatan hanya karena persoalan administrasi. Layanan harus tetap berjalan,” tegasnya.
Berdasarkan data Dinas Sosial, sekitar 4.944 peserta telah diusulkan kembali untuk diaktifkan. DPRD berharap seluruh peserta yang terdampak bisa kembali aktif, terlebih target kepesertaan BPJS di Parepare saat ini telah mencapai 98 persen melalui skema APBN dan APBD.
Ia menambahkan, jika setelah proses verifikasi ada peserta yang tidak lagi ditanggung APBN, maka diharapkan dapat kembali diakomodasi melalui APBD agar target Universal Health Coverage (UHC) 100 persen di Parepare tetap tercapai. (*)