INSIDENNEWS.com, KARAWANG– Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dusun Cikeris 2, Desa Waluya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, menuai polemik serius. Pengelolaan dapur MBG di wilayah tersebut diduga mengabaikan standar kebersihan (sanitasi) serta minim koordinasi dengan pemerintah desa setempat.
Kepala Desa Waluya, Mulyana, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap oknum pengelola dapur MBG yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan program nasional tersebut.
Kekecewaan tersebut memuncak setelah ditemukan aktivitas pencucian bahan makanan, khususnya ikan lele, yang justru dilakukan di rumah warga, bukan di fasilitas dapur resmi yang telah disediakan.
“Ini sangat memprihatinkan. Dapur MBG sudah ada, tapi mencuci bahan makanan malah di rumah warga. Ini tidak pantas dan tidak higienis,” tegas Mulyana saat ditemui di kediamannya.
Menurutnya, praktik tersebut berpotensi membahayakan kesehatan para penerima manfaat, mengingat standar kebersihan menjadi aspek utama dalam program penyediaan makanan bergizi.
Meski pihak pengelola berdalih adanya keterbatasan sumber air bersih di dapur MBG, Mulyana menegaskan bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) kesehatan.
“Apapun alasannya, standar kebersihan tidak boleh diabaikan. Ini menyangkut kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan sanitasi, pemerintah desa juga menyoroti sikap pengelola yang dinilai tidak kooperatif. Mulyana mengungkapkan bahwa pihak desa telah berupaya menjembatani permasalahan ini melalui berbagai forum resmi yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga Karang Taruna.
Namun, upaya pembinaan dan solusi yang ditawarkan disebut tidak mendapat respons positif dari Kepala Dapur MBG Cikeris 2.
“Sudah kami bahas bersama, sudah kami beri solusi, tapi tetap tidak diindahkan. Bahkan terkesan menolak masukan dari desa,” tambahnya.
Polemik ini memicu kekhawatiran masyarakat terkait kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan melalui program MBG. Pemerintah desa pun berharap adanya evaluasi menyeluruh dari pihak terkait agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai standar serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.(yn/*)