INSIDENNEWS.com, PAREPARE– Dinas Pemberdayaan Perempuan melalui bidang perlindungan perempuan menggelar kegiatan pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Rabu (15/4/2026), di Balai Ainun, Kota Parepare.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antar-stakeholder dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
Aktivis perempuan dan anak Sulsel, Husmira Husain, menilai kegiatan tersebut sangat penting untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait peran masing-masing pihak.
“Ini sangat bagus karena memberikan gambaran kepada seluruh stakeholder tentang pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO,” ujarnya usai memberikan materi.
Ia menjelaskan, materi yang dibahas meliputi kekerasan terhadap perempuan secara umum, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan berbasis gender online, hingga tindak pidana kekerasan seksual. Menurutnya, pembahasan tersebut menjadi rangkaian komprehensif agar seluruh pihak dapat bekerja sesuai perannya.
Husmira juga menyoroti bahwa Kota Parepare telah memiliki berbagai kelembagaan seperti gugus tugas, focal point, serta lembaga layanan di luar pemerintah. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada optimalisasi peran masing-masing lembaga.
“Kalau semua berjalan sesuai tupoksi, tentu kita berharap angka kekerasan terhadap perempuan bisa menurun. Tapi syaratnya, seluruh kelembagaan harus berjalan optimal,” jelasnya.
Kegiatan ini berlangsung selama empat hari. Pada hari pertama dan kedua, peserta berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD), sekolah, perguruan tinggi, puskesmas, hingga lembaga vertikal seperti pengadilan dan kejaksaan. Sementara hari ketiga dan keempat difokuskan pada pembahasan kekerasan berbasis gender online dan tindak pidana kekerasan seksual.
Dari hasil diskusi, ia menilai seluruh stakeholder pada dasarnya telah menjalankan peran masing-masing, namun masih perlu ditingkatkan melalui kerja sama lintas lembaga yang lebih intens.
“Jangan berjalan sektoral. Ini adalah masalah bersama, sehingga harus ditangani secara kolaboratif,” tegasnya.
Terkait strategi ke depan, Husmira menekankan pentingnya optimalisasi fungsi seluruh lembaga, baik pemerintah melalui program APBD, lembaga vertikal, organisasi non-pemerintah, hingga perguruan tinggi melalui Satgas TPKS. Sekolah juga diharapkan berperan melalui budaya ramah anak serta edukasi berkelanjutan.
Ia menambahkan, regulasi dan kelembagaan sebenarnya sudah tersedia, sehingga yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan.
“Ini masalah besar dan harus direspons cepat. Tidak boleh ada normalisasi kekerasan dengan alasan apa pun,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong pola pengasuhan tanpa kekerasan melalui pendekatan demokratis kepada anak. Menurutnya, metode pendidikan harus menyesuaikan perkembangan zaman dengan mengedepankan konsekuensi logis tanpa kekerasan.
“Yang dibutuhkan adalah pengasuhan yang menghasilkan generasi anti kekerasan, melalui edukasi, parenting, serta keterlibatan sekolah dan tokoh masyarakat,” pungkasnya. (*)