INSIDENNEWS. com, PAREPARE– Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, berjalan lancar sesuai data yang masuk di kelurahan. Hal tersebut disampaikan Lurah Bumi Harapan, Suryadi, saat dikonfirmasi media Insidennews, Rabu (22/4/2026).
Suryadi menjelaskan, penyaluran bantuan selama ini mengacu pada data dari pemerintah pusat yang kini menggunakan sistem desil sebagai indikator kelayakan penerima. Namun, ia mengakui masih terdapat kendala di lapangan, khususnya bagi warga yang dinilai layak menerima bantuan tetapi masuk dalam kategori desil 6 hingga 10 sehingga tidak terakomodasi.
“Sekarang sistemnya pakai desil. Kalau masuk desil 6 sampai 10, dianggap tidak layak, padahal di lapangan ada yang sebenarnya layak menerima,” ungkapnya.
Ia menambahkan, berbagai bentuk bantuan dalam program PKH meliputi penyaluran melalui rekening, bantuan sembako, hingga beras yang disalurkan melalui kantor pos. Masyarakat juga dapat mendaftar secara mandiri melalui aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah.
Namun demikian, proses pembaruan data masih menjadi tantangan. Hingga saat ini, pihak kelurahan belum melakukan musyawarah kelurahan (muskel) untuk memutakhirkan data penerima bantuan. Suryadi menyebut, perubahan sistem dari sebelumnya berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke sistem desil membuat pihaknya masih menyesuaikan.
“Kami rencanakan akan muskel bersama pihak terkait untuk membahas perubahan ini, karena memang masih banyak yang perlu disesuaikan,” katanya.
Selain itu, pendamping PKH juga aktif melakukan pemantauan, termasuk memastikan anak-anak penerima bantuan tetap bersekolah. Jika ditemukan anak yang tidak disiplin atau jarang masuk sekolah, pendamping akan melakukan pengecekan langsung.
Suryadi juga menyoroti kendala dalam sistem aplikasi, seperti ketidaksesuaian data tempat tinggal. Misalnya, warga yang menumpang di rumah orang tua yang tergolong mampu sering kali terbaca tidak layak menerima bantuan oleh sistem.
“Kadang di aplikasi itu terbaca dia tinggal di rumah yang dianggap mampu, padahal sebenarnya kondisinya berbeda. Ini yang jadi kendala,” jelasnya.
Meski demikian, koordinasi antara pihak kelurahan dan pendamping PKH selama ini berjalan baik. Setiap aduan masyarakat terkait bantuan langsung diteruskan kepada pendamping untuk ditindaklanjuti karena data bersumber dari pusat.
Di akhir, Suryadi mengimbau masyarakat penerima PKH agar rutin mengecek rekening bantuan mereka. Pasalnya, masih ditemukan beberapa penerima yang tidak mencairkan bantuan karena lupa.
“Kami sarankan penerima rutin mengecek rekeningnya, karena ada beberapa yang tidak menarik bantuannya,” tutupnya. (*)