INSIDENNEWS.com, PAREPARE– Puluhan jurnalis dan pekerja media di Kota Parepare menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (12/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada seluruh awak media, bukan melalui rilis atau pernyataan tertulis.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap beredarnya rekaman video atau audio yang memuat pernyataan Tasming Hamid saat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pada 6 November 2026 lalu. Dalam rekaman tersebut, terdapat ungkapan yang menyebut wartawan yang mengkritik Pemerintah Kota Parepare dengan kalimat “halal darahnya”.
Perwakilan Jurnalis Parepare, Rahmat Ariady, mengatakan aksi tersebut diikuti sekitar 30 jurnalis dan pekerja media dari sejumlah media yang bertugas di Kota Parepare.
Menurutnya, pernyataan tersebut dinilai telah mencederai kehormatan profesi jurnalis serta menjadi bentuk provokasi terhadap insan pers yang menjalankan tugas jurnalistik.
“Kami dari jurnalis dan pekerja media se-Kota Parepare melakukan aksi unjuk rasa setelah beredarnya video atau audio yang disampaikan Wali Kota Parepare saat melakukan monev pada 6 November lalu. Dalam rekaman tersebut terdapat pernyataan yang menyebut wartawan yang melakukan kritik terhadap Pemerintah Kota Parepare halal darahnya,” ujar Rahmat.
Ia menegaskan, pihaknya mengecam keras pernyataan tersebut karena dinilai telah menginjak-injak dan mencederai profesi jurnalis di Kota Parepare.
Dalam aksi itu, massa membawa lima poin tuntutan, yakni:
Menuntut permintaan maaf secara terbuka dari Wali Kota Parepare kepada seluruh media dan jurnalis di Kota Parepare.
1. Mengecam keras tindakan dan pernyataan provokatif Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, terhadap media dan pekerja pers.
2. Menuntut permintaan maaf secara terbuka dari Wali Kota Parepare kepada seluruh media dan jurnalis di Kota Parepare.
3. Mendesak klarifikasi secara langsung terkait pernyataan “halal darahnya” yang ditujukan kepada pekerja media.
4. Menuntut pertanggungjawaban dalam waktu 1 x 24 jam. Jika tidak dipenuhi, massa menyatakan akan melayangkan somasi.
5. Menuntut penghentian segala bentuk intimidasi dan provokasi terhadap kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.
Menuntut penghentian segala bentuk intimidasi dan provokasi terhadap kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.
Rahmat secara khusus menegaskan bahwa permintaan maaf yang diharapkan jurnalis bukan sekadar disampaikan melalui rilis atau pernyataan tertulis, melainkan melalui pertemuan langsung dengan seluruh awak media di Kota Parepare.
“Kami meminta Wali Kota Parepare menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada awak media, bukan hanya melalui rilis. Ini menyangkut kehormatan profesi kami sebagai jurnalis,” tegasnya.
Selain menyampaikan tuntutan, Rahmat mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan Tasming Hamid ke Polres Parepare terkait pernyataan yang dinilai mengandung unsur provokasi dan mencederai pekerja media.
Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang, terlebih kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Rahmat juga menyebut pihaknya akan mencatat peristiwa tersebut sebagai kasus yang menjadi perhatian kalangan Aliansi jurnalis Independen (AJI) membawanya ke forum AJI.
Menurutnya, jurnalis memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, kritik melalui pemberitaan seharusnya disikapi secara proporsional, bukan dengan pernyataan yang berpotensi mengancam keselamatan pekerja pers.
Aksi tersebut diharapkan menjadi pengingat pentingnya menghormati kemerdekaan pers serta menjaga hubungan yang profesional antara pemerintah dan insan media. (*)