INSIDENNEWS.com, JAKARTA– Menjelang pelaksanaan Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), isu intervensi pemerintah kembali mengemuka. Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menegaskan bahwa independensi wartawan dan organisasi PWI harus tetap dijaga dari segala bentuk tekanan, baik dari pihak eksternal maupun internal.
Hendry menilai penggunaan fasilitas Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Bekasi tidak bisa ditafsirkan sebagai campur tangan pemerintah. “Sejak awal wacana percepatan kongres, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria justru menekankan agar independensi PWI terjaga. Pemerintah hanya ingin kongres berjalan lancar tanpa intervensi,” tegas Hendry di Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Ia juga membantah isu yang menyebut adanya calon tertentu yang merupakan ‘wakil resmi pemerintah’. Menurutnya, klaim semacam itu tidak berdasar. “Saya dapat laporan, ada yang bilang calon X harus didukung karena itu keinginan pemerintah. Bahkan disebut akan ada konsekuensi bila tidak dipilih. Setelah saya cek, tidak ada arahan resmi dari pemerintah. Kalau ada oknum memberi dukungan pribadi, itu bukan sikap pemerintah,” jelasnya.
Tak hanya isu pemerintah, Hendry juga menyinggung adanya tekanan dari salah satu grup media besar kepada Ketua PWI di daerah untuk memilih calon tertentu. Ia menilai hal tersebut sebagai tindakan tidak etis. “Aneh sekali. Apa kontribusi mereka untuk PWI? Tidak ada. Jadi jangan mengganggu organisasi wartawan. Urusan media itu berbeda dengan urusan organisasi profesi,” tegas mantan Wakil Ketua Dewan Pers 2019–2022 itu.
Hendry mengingatkan agar seluruh pengurus PWI provinsi diberi ruang bebas dalam menentukan pilihan tanpa tekanan pihak manapun. “Sebagai orang media, mestinya sadar jangan cawe-cawe menjagokan calon. Biarkan mekanisme organisasi berjalan,” ujarnya.
Kongres Persatuan PWI dijadwalkan berlangsung pada 29–30 Agustus di BPPTIK, Jababeka, Kabupaten Bekasi. Agenda utama kongres adalah pemilihan Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, dengan peserta dari 38 provinsi serta cabang khusus Solo. Momen ini menjadi penting karena sebelumnya sempat muncul Kongres Luar Biasa (KLB) tandingan yang memunculkan kesan dualisme di tubuh organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia, yang saat ini menaungi lebih dari 30 ribu anggota. (*)