INSIDENNEWS.com, PINRANG– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang, Muh Ali Djodding, mengakui adanya masalah dalam pengelolaan keuangan di lembaganya, khususnya yang terkait dengan dana hibah anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pernyataan ini mencuat setelah beredarnya pesan WhatsApp yang ia kirimkan pada salah seorang awak media, Sabtu (15/2/2025).
Dalam pesan yang beredar tersebut, Muh Ali Djodding menegaskan bahwa sejak awal ia sudah mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan di KPU, termasuk yang melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Desa (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), memang menghadapi berbagai masalah.
“Kalau soal pengelolaan keuangan, dari awal saya sudah tekankan memang dulu, bahwa pengelolaan keuangan KPU, termasuk yang turun ke PPK, PPS, dan KPPS, ada masalah soal pengelolaan keuangan. Maka pelapormu bukan orang lain, tetapi saya sendiri selaku pimpinanmu yang akan melapor,” ungkapnya dalam pesan Via WhatsApp yang beredar tersebut.
Pernyataan ini muncul terkait adanya pemberitaan yang mengangkat dugaan mark-up anggaran dalam pengelolaan dana hibah yang digunakan oleh KPU Pinrang dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Dugaan mark-up ini kini menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat yang menuntut kejelasan mengenai pengelolaan dana tersebut.
Masyarakat berharap agar masalah ini dapat segera diselesaikan dengan transparansi yang jelas, untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang.(*)