INSIDENNEWS.com, PAREPARE– Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) online di Kota Parepare kembali disorot publik. Sejumlah kejanggalan mencuat ke permukaan setelah seorang orang tua calon siswa menemukan dugaan pelanggaran prinsip transparansi dalam sistem seleksi jalur zonasi.
Lia, orang tua dari Andi Khaira Dwi Putri, mengungkapkan kekecewaannya setelah anaknya yang berusia 6 tahun 7 bulan 27 hari, dengan jarak rumah hanya 509 meter dari sekolah tujuan, dinyatakan tidak lolos jalur zonasi. Padahal, berdasarkan data di aplikasi SPMB, beberapa siswa yang diterima justru memiliki usia lebih muda dan jarak rumah lebih jauh.
Yang membuat publik bertanya-tanya, dalam daftar hasil seleksi, ditemukan kekosongan pada nomor urut 29 dan 30 tanpa keterangan yang jelas. Data menunjukkan:
Nomor urut 28: Usia 6 tahun 4 bulan 8 hari, jarak 454 meter
Nomor urut 29 dan 30: Kosong, tidak ada data calon siswa
Nomor urut 31: Usia 6 tahun 1 bulan 10 hari, jarak 527 meter
Sementara urutan selanjutnya hingga urutan 84 didominasi siswa dengan usia lebih muda dan jarak lebih jauh dari rumah ke sekolah.“Saya kaget saat melihat nomor urut anak saya hilang begitu saja. Harusnya dia berada di antara nomor 29 atau 30, tapi ternyata kosong. Anehnya, yang diterima malah lebih jauh jaraknya dan lebih muda usianya,” ujar Lia kepada wartawan, Kamis (26/6/2025).
Lebih lanjut, ketika Lia menyampaikan keberatannya ke Dinas Pendidikan Kota Parepare, penjelasan yang diterima justru membingungkan. Awalnya disebutkan bahwa sistem SPMB bekerja secara otomatis berdasarkan algoritma, namun kemudian muncul pernyataan bahwa setiap sekolah diberi kewenangan menentukan sendiri siswa yang diterima.
“Kalau sekolah punya keleluasaan memilih, lalu untuk apa dibuat sistem SPMB online? Bukankah itu artinya sistem ini cuma formalitas belaka?” kritik Lia.
Kejadian ini sontak menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Beberapa orang tua mulai membongkar data dan menyuarakan dugaan adanya ketidakwajaran dalam sistem seleksi, termasuk kemungkinan manipulasi urutan dan pelanggaran prinsip zonasi.
Pertanyaan Publik: Apakah SPMB Parepare Benar-Benar Transparan?
SPMB online seharusnya menjadi solusi modern yang menjamin keterbukaan, keadilan, dan kepastian bagi seluruh warga. Namun temuan ini justru memunculkan kekhawatiran bahwa sistem diduga hanya dijadikan tameng, sementara praktik di lapangan masih bisa diintervensi.
“Jangan sampai sekolah bisa seenaknya memilih siapa yang diterima, sementara orang tua sudah susah payah mendaftar lewat sistem online,” ucapnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, Makmur, belum memberikan tanggapan resmi. Masyarakat berharap Pemkot Parepare dan pihak terkait segera melakukan audit sistem SPMB dan membuka secara transparan proses seleksi untuk menghindari kecurigaan publik.
Kasus ini menjadi sorotan penting agar penerimaan siswa baru benar-benar adil dan sesuai dengan regulasi, bukan atas dasar preferensi sekolah ataupun celah dalam sistem.(*)