INSIDENNEWS.com, PAREPARE– Pemerintah Kota Parepare melalui Sekretaris Daerah, Amarun Agung Hamka, memberikan klarifikasi atas polemik pembangunan toilet baru di 21 sekolah tingkat SD dan SMP yang menjadi sorotan publik lantaran dinilai memiliki nilai proyek cukup besar. Hamka menegaskan bahwa angka kontrak berkisar Rp160 juta hingga Rp168 juta bukanlah nilai pembayaran final, melainkan hanya batas maksimal anggaran yang dapat digunakan rekanan.
Hamka menjelaskan, pembayaran proyek sepenuhnya bergantung pada volume riil pekerjaan berdasarkan hasil review PPTK maupun APIP.
“Jika volume pekerjaan tidak mencapai nilai kontrak, misalnya hanya Rp120 juta, maka pembayaran juga sebesar itu. Sisanya tetap menjadi bagian dari keuangan daerah,” ujar Hamka, Jumat (15/11/2025). Ia menambahkan bahwa selisih anggaran yang tidak terpakai akan kembali ke kas daerah dan tercatat sebagai SILPA di akhir tahun anggaran.
Lebih jauh, Hamka memaparkan bahwa pembangunan toilet di 21 sekolah tersebut merupakan hasil efisiensi anggaran yang dilakukan Pemkot Parepare sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemerintah daerah diminta mengalihkan kegiatan yang kurang berdampak langsung ke masyarakat menuju program yang manfaatnya lebih nyata, terutama pada sektor infrastruktur dasar.
Menurutnya, efisiensi dilakukan pada pos perjalanan dinas, konsumsi, serta sejumlah kegiatan seminar dan tatap muka, lalu dialokasikan untuk penguatan fasilitas pendidikan.
“Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, bahwa pemda harus memperhatikan fasilitas pendidikan, termasuk ketersediaan toilet yang layak di sekolah,” jelasnya. Fasilitas sanitasi yang baik, lanjut Hamka, juga mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaat gizi dapat diterima optimal oleh peserta didik.
Hamka menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas perhatian dan keterlibatan dalam mengawasi pembangunan daerah. Ia berharap klarifikasi ini dapat meluruskan polemik dan memperkuat pemahaman publik bahwa pemerintah menjalankan anggaran secara efisien dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala SD Negeri 3 Parepare, Faisal Hasyim, turut mengapresiasi program pembangunan toilet sekolah yang tengah berjalan. Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan toilet di sekolahnya cukup mendesak mengingat jumlah siswa yang mencapai lebih dari 110 anak.
“Dengan kondisi sekarang, idealnya kami memiliki enam toilet, sementara yang tersedia hanya empat. Jadi memang masih butuh tambahan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pembangunan toilet baru sangat membantu dalam menyediakan fasilitas layak bagi siswa dan guru.
Program ini, kata Faisal, diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekolah, sekaligus mendukung layanan pendidikan yang lebih baik. (*)