INSIDENNEWS.com, PAREPARE– H. Abdul Rahim atau yang akrab disapa H. Anda kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pelayaran Rakyat (Pelra) Kota Parepare untuk periode lima tahun ke depan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar, Jumat (15/05/2026).
Keterpilihan kembali H. Anda berlangsung secara demokratis dan disepakati para anggota setelah menilai rekam jejak serta komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan pelaku pelayaran rakyat di Parepare.
Dalam keterangannya, H. Anda mengungkapkan pelaksanaan Muscab sempat mengalami keterlambatan akibat keterbatasan dana organisasi, termasuk masih adanya anggota yang tidak rutin membayar iuran. Meski demikian, Muscab tetap terlaksana atas inisiatif pribadi demi menjaga keberlangsungan organisasi.
“Karena anggota terus mempertanyakan kapan Muscab dilaksanakan, akhirnya saya berinisiatif sendiri agar kegiatan ini tetap berjalan,” ujarnya. (*)
H. Anda yang telah berkecimpung sekitar 40 tahun di dunia pelabuhan menegaskan komitmennya untuk terus membela kepentingan kapal rakyat, khususnya menolak kebijakan pungutan yang dinilai memberatkan pelaku Pelra.
Salah satu yang disorotinya ialah kebijakan sharing Pendapatan Bukan Pajak (PBM) yang sempat diwacanakan dikenakan kepada kapal rakyat sebesar Rp15 ribu per ton. Menurutnya, aturan tersebut tidak relevan diterapkan pada Pelra karena sistem operasional kapal rakyat berbeda dengan pelayaran besar.
“Kalau di pelayaran besar itu terpisah antara perusahaan, PBM, dan ekspedisi. Sedangkan di Pelra semua menyatu atau Three in One,” tegasnya.
Selain memperjuangkan regulasi yang berpihak pada pelayaran rakyat, H. Anda juga berkomitmen membenahi administrasi internal Pelra Parepare. Ia menyoroti masih adanya pelayaran rakyat yang beroperasi tanpa administrasi dan legalitas organisasi yang jelas.
Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan KSOP Kelas III Parepare guna melakukan penertiban administrasi dan memperkuat soliditas organisasi ke depan.
“Pelra Parepare harus lebih tertib administrasi dan tetap lantang menyuarakan hak-hak pengusaha kapal rakyat,” pungkasnya. (*)