INSIDENNEWS.com, PAREPARE– Anggota DPRD Kota Parepare dari Fraksi PPP, Rudy Najamuddin, menggelar temu konstituen atau reses di daerah pemilihan Bacukiki Barat, di Lagota, Kota Parepare Sabtu (16/5/2026). Dalam kegiatan tersebut, berbagai persoalan disampaikan warga, mulai dari infrastruktur, kebersihan, UMKM hingga kondisi keuangan daerah.
Rudy Najamuddin mengatakan, banyak pertanyaan masyarakat berkaitan dengan kondisi Kota Parepare saat ini, termasuk persoalan administrasi dan tunjangan perumahan anggota DPRD yang belakangan menjadi sorotan publik.
Ia menegaskan, persoalan tunjangan perumahan lebih kepada kesalahan administrasi dan diyakini akan ditangani dengan baik. Selain itu, Rudy juga menjelaskan secara rinci kepada warga terkait kronologi tunjangan profesi guru agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Menurutnya, aspirasi masyarakat dalam reses didominasi persoalan pembangunan infrastruktur lorong, UMKM, hingga penanganan sampah yang dinilai masih menjadi masalah serius di Parepare.
Rudy menilai minimnya armada pengangkut sampah dan keterbatasan tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup menjadi kendala utama pelayanan kebersihan di kota tersebut. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menambah armada dan tenaga kebersihan agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal.
“Persampahan ini berbeda dengan pekerjaan lain karena ada waktu-waktu tertentu yang harus dikerjakan, seperti pagi, sore, dan malam,” katanya.
Ia juga menyoroti kesejahteraan petugas kebersihan yang disebut masih menerima gaji sekitar Rp1 juta lebih, jauh di bawah upah minimum regional yang mencapai Rp3 juta lebih.
Meski demikian, Rudy mengakui kondisi keuangan daerah saat ini masih terbatas. Bahkan, ia mengaku pesimis kondisi fiskal pada 2027 akan lebih berat karena adanya informasi efisiensi anggaran lanjutan.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah lebih fokus pada program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan mengurangi kegiatan seremonial yang dianggap tidak mendesak. (*)