INSIDENNEWS.com, PAREPARE– Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan di Kota Parepare menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare hingga masuk ke Ruang Paripurna lantai III Gedung DPRD Parepare, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Senin (22/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tuntutan terkait evaluasi sejumlah program pemerintah pusat serta persoalan kesejahteraan guru honorer.
Aksi yang melibatkan berbagai elemen mahasiswa dari sejumlah kampus di Parepare itu menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu dikaji ulang, termasuk meminta evaluasi terhadap program Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah agar memberikan perhatian serius terhadap nasib guru honorer, khususnya terkait kesejahteraan dan peluang memperoleh sertifikasi.
Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, mengatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi mahasiswa yang berasal dari berbagai organisasi seperti PMII, HMI, serta kampus ITH, Universitas Muhammadiyah Parepare, IAIN Parepare, Universitas Andi Sapada, hingga Universitas Negeri Makassar.
Menurut Kaharuddin, DPRD Parepare berkomitmen mengawal tuntutan mahasiswa dan segera meneruskannya kepada pemerintah pusat. Aspirasi tersebut rencananya akan disampaikan ke Sekretariat Negara, DPR RI, kementerian terkait, Badan Gizi Nasional, hingga Kementerian Dalam Negeri.
“Tadi kami sudah tegaskan, paling lambat besok seluruh aspirasi ini kami teruskan ke pemerintah pusat sebagai bentuk tindak lanjut atas tuntutan adik-adik mahasiswa,” ujar Kaharuddin.
Terkait persoalan guru honorer, ia menjelaskan kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Parepare, melainkan hampir di seluruh daerah di Indonesia. Menurutnya, kebijakan pembatasan penerimaan tenaga honorer baru serta kondisi anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
Ia menyebut belanja pegawai Pemerintah Kota Parepare saat ini telah mencapai lebih dari 50 persen APBD atau sekitar Rp400 miliar, sehingga berdampak pada terbatasnya ruang fiskal, termasuk kebijakan tidak membuka penerimaan ASN baru dalam beberapa tahun mendatang.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Parepare, Sappe, mengatakan DPRD juga terus mendorong pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh sekolah agar guru, khususnya berstatus PPPK, memiliki kesempatan yang sama memperoleh sertifikasi dan tambahan kesejahteraan.
Menurutnya, kondisi fasilitas pendidikan yang belum merata menjadi salah satu penyebab adanya sekolah dengan jumlah siswa minim, yang akhirnya berdampak pada distribusi jam mengajar guru dan peluang memperoleh sertifikasi.
DPRD Parepare memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan menjadi perhatian serius dan akan terus dikawal sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. (*)