INSIDENNEWS.com, Parepare– Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan Kota Parepare triwulan I tahun 2023, di Makassar, kemarin.
Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, dalam sambutannya menjelaskan terkait Monev pembangunan triwulan I tahun 2023.
Menurut dia, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan merupakan hal yang sangat strategis dalam pencapaian target pembangunan daerah.
“Tujuannya untuk mengetahui kemajuan (progress report) terhadap pelaksanaan setiap kegiatan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD, serta permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya,” katanya.
Dia juga menjelaskan, jika belanja dalam APBD Kota Parepare tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 924.595.555.607 untuk membiayai 165 program, 470 kegiatan dan 1.587 sub kegiatan pembangunan yang tersebar di 34 Organisasi Perangkat Daerah.
“Data ini menunjukkan bahwa APBD Tahun 2023 lebih besar dibanding tahun 2022 yang hanya Rp. 923.238.509.528 dengan jumlah program lebih banyak yaitu 171 program, 460 kegiatan dan 1.618 sub kegiatan pembangunan,” jelasnya.
Dari hasil Monev yang dilakukan oleh Bappeda, lanjut dia, capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan hingga Triwulan I per tanggal 31 Maret 2023 cukup baik yang mencapai 25,23%, dan awal triwulan II per 30 April 2023 meningkat menjadi 28,93%.
Adapun realisasi keuangan per 31 Maret 2023 masih cukup rendah sebesar Rp. 118,81 miliar atau hanya 12,85% dan kemudian per tanggal 30 April 2023 meningkat menjadi Rp. 142,41 miliar atau 15,40% dari total APBD sebesar Rp. 924.595.555.607,” bebernya.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini mengatakan, capaian tahun 2023 ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2022, dimana capaian kinerja fisik hanya 23,57% dan realisasi keuangannya hanya Rp. 101,38 miliar atau 10,98%.
Dia juga menyampaikan, jika serapan anggaran yang masih cukup rendah ini perlu menjadi fokus perhatian bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah, untuk mempercepat realisasi anggaran pembangunan karena belanja pemerintah sangat berkontribusi besar dalam peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
“Serapan APBD menjadi salah satu trigger bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Rata-rata kontribusi belanja administrasi pemerintah daerah terhadap PDRB Kota Parepare dalam 3 (tiga) tahun terakhir mencapai 8,90%, yang menempati peringkat keempat tertinggi setelah sektor usaha perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi, dan sektor real estate,” ujarnya.
Dia menjelaskan, capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang bersumber dari DAK Fisik pada triwulan I sebesar 12,06%, namun realisasi keuangannya masih nihil. Untuk capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang bersumber dari DAK Non Fisik pada triwulan I sebesar 18,34 %, namun realisasi keuangannya masih sangat rendah sebesar Rp. 877.925.606 atau 1,06% dari total DAK Non Fisik sebesar Rp. 82.683.481.000.
“Sehingga pada kesempatan ini saya intruksikan seluruh Kepala SKPD untuk mengevaluasi faktor-faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran dan segera menemukan solusi yang tepat dan mengambil langkah-langkah strategis agar serapan anggaran pembangunan dapat ditingkatkan secara signifikan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan,” imbuhnya.
“Terkhusus untuk SKPD pengelola DAK Fisik, agar mempelajari secara seksama Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pentunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Hal ini diperlukan agar implementasi DAK Fisik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang mengaturnya,” pesan Taufan Pawe.(rht)