PAREPARE, INSIDENNEWS.com– Pemerintah Kota Parepare melalui Sekretaris Daerah, Amarun Agung Hamka, memberikan klarifikasi terkait polemik pembangunan toilet baru di 21 sekolah tingkat SD dan SMP yang belakangan ini ramai menjadi sorotan publik, karena dinilai memiliki nilai proyek cukup besar.
Hamka menegaskan bahwa angka dalam kontrak proyek yang berkisar antara Rp160 juta hingga Rp168 juta, bukan merupakan nilai pembayaran final kepada rekanan. Angka tersebut, kata dia, hanyalah batas maksimal anggaran yang disiapkan pemerintah.
“Angka itu adalah nilai batas akhir. Jika dalam proses review oleh PPTK maupun APIP ternyata volume pekerjaan tidak mencapai nilai kontrak, misalnya hanya Rp120 juta maka yang dibayarkan adalah sebesar volume riil yang dikerjakan rekanan,” jelas Hamka, Jumat (15/11/2025).
Ia menambahkan, selisih anggaran yang tidak terpakai akan tetap menjadi bagian dari keuangan daerah.
“Setelah perhitungan volume selesai, sisa anggaran tetap berada di kas daerah dan akan menjadi SILPA pada akhir tahun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hamka memaparkan bahwa pembangunan toilet baru di 21 sekolah merupakan hasil efisiensi anggaran Pemkot Parepare sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi tersebut meminta pemerintah daerah mengalihkan kegiatan yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat menuju sektor yang manfaatnya lebih nyata, terutama infrastruktur dasar.
“Pemerintah kota mengalihkan efisiensi dari perjalanan dinas, konsumsi, serta beberapa kegiatan seminar dan tatap muka untuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, bahwa pemda harus memperhatikan fasilitas pendidikan, termasuk ketersediaan toilet yang layak di sekolah,” terang Hamka.
Mantan Kabag Humas Pemkot Parepare itu juga menekankan pentingnya fasilitas sanitasi yang baik untuk mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah pusat.
“MBG dapat berjalan optimal apabila sekolah memiliki sanitasi yang aman. Toilet yang baik memastikan anak-anak kita terlindungi dari risiko penyakit, sehingga manfaat gizi dari program MBG bisa dirasakan sepenuhnya,” lanjutnya.
Di akhir penjelasannya, Hamka menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas perhatian dan partisipasi dalam mengawasi pembangunan daerah.
“Terima kasih atas perhatian dan pantauan masyarakat. Pengawasan bersama menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program berjalan transparan dan tepat sasaran,” tutupnya.
Dengan adanya klarifikasi ini, Pemkot Parepare berharap polemik mengenai nilai anggaran pembangunan toilet dapat diluruskan sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel.
Sementara, Kepala SD Negeri 3 Parepare, Faisal Hasyim, turut mengapresiasi program pembangunan toilet sekolah tersebut. Ia menilai fasilitas sanitasi yang memadai sangat penting untuk menunjang kenyamanan dan kebersihan siswa.
“Sekarang toilet yang ada belum mencukupi. Dengan 60 murid laki-laki dan 50 perempuan, idealnya kami harus punya enam toilet. Namun saat ini hanya tersedia dua untuk laki-laki dan dua untuk perempuan. Jadi memang masih butuh tambahan,” ujar Faisal.
Ia menegaskan bahwa program pembangunan toilet ini sangat membantu sekolah dalam menyediakan sarana yang layak bagi siswa maupun guru.
“SD Negeri 3 Parepare sangat membutuhkan dan menyambut positif pengadaan toilet yang sementara dibangun ini,” tandasnya. (*)