INSIDENNEWS.com, PAREPARE– Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, secara langsung menerima aspirasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Parepare (Gempar) dalam aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU Pilkada pada Jumat (23/8/2024) di depan Kantor DPRD Kota Parepare.
Mahasiswa menyampaikan penolakan mereka terhadap RUU Pilkada yang tengah dibahas di DPR RI. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan mahasiswa secara nasional yang juga menolak sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada.
“Aksi yang dilakukan mahasiswa ini adalah bagian dari demokrasi. Hampir semua mahasiswa di Indonesia menuntut hak atas potret negara kita dari putusan MK dan pembahasan RUU Pilkada 2024 di DPR RI,” ujar Kaharuddin dalam tanggapannya.
Kaharuddin Kadir menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh aspirasi mahasiswa. “Kami setuju untuk menolak RUU Pilkada, karena ini mencerminkan substansi demokrasi Indonesia. Kita tidak mau demokrasi negara kita dibegal,” katanya dengan tegas.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Ibrahim, dalam orasinya mengungkapkan kekhawatiran mahasiswa terhadap potensi politik dinasti yang bisa semakin kuat jika RUU Pilkada disahkan. “Kami akan mengawal putusan MK dan menolak keras politik dinasti yang akan dimuluskan dengan pengesahan RUU Pilkada,” tegas Ibrahim.
Mahasiswa juga menyerukan pesan kuat melalui yel-yel, “Keadilan harus tegak, kebenaran harus terungkap, jangan kebiri dan matikan demokrasi di negeri kami ini!”
Ibrahim berharap agar aspirasi yang mereka suarakan bisa diteruskan hingga ke DPR RI. “Melalui DPRD Kota Parepare, kami harap aspirasi rakyat disampaikan dengan keras di Gedung DPR RI,” pungkasnya.
Aksi protes ini berlangsung dengan diwarnai pembakaran ban bekas di halaman depan Kantor DPRD sebagai simbol perlawanan dan protes keras terhadap pengesahan RUU Pilkada. (*)