INSIDENNEWS.com, Parepare– Operasi Zebra Pallawa tahun 2023 mulai digelar selama 14 hari, sejak tanggal 4 September hingga 17 September. Hal itu ditandai dengan apel gelar pasukan di depan Mapolres Parepare, Senin (4/9/2023).
Apel dipimpin Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim, dihadiri seluruh personel Polres, TNI, dan instansi pemerintahan.
Kesempatan itu, Pangerang Rahim membacakan amanat Kapolda Sulsel, Irjenpol Drs. Setyo Boedi Moempoeni Harso.
Pangerang Rahim mengatakan, modernisasi saat ini perlu diikuti dengan inovasi dan kinerja Polri khususnya Polantas dengan stakeholder pengembang fungsi kelalulintasan.
Dirinya menjelaskan, yang menjadi fokus operasi zebra saat ini adalah tingkat kepatuhan bagi pengguna jalan, dimana kepatuhan merupakan yang utama dalam berlalulintas.
“Operasi zebra pallawa merupakan operasi cipta kondisi Kamseltibcar lantas jelang penggelaran operasi mantap brata 2023-2024 untuk mengurangi dan meminimalisir terjadinya potensi kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas,” jelasnya.
Pesan Kapolda, lanjut Pangerang, agar menggunakan cara-cara bertindak yang simpatik, profesional, selektif dalam prioritas, ramah, sopan, tegas, dan terukur.
“Operasi ini mengedepankan giat edukatif, persuasif, humanis, dan teguran simpatik dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalulintas,” imbuhnya.
Ada 7 sasaran prioritas yang dijadikan sasaran penegakan hukum pada operasi zebra pallawa tahun 2023 ini, yaitu pelanggaran yang dapat menyebabkan terjadinya fatalitas korban berat (meninggal dunia dan luka berat) pada kecelakaan lalu lintas.
“Seperti menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang dan over dimensi serta loading, tidak menggunakan sabuk pengaman dan helm standar nasional, berkendara dalam pengaruh minuman beralkohol, melawan arus, dan melebih kecepatan berkendara,” tandasnya.
Dalam amanat Kapolda Sulsel juga menekankan agar selama pelaksanaan operasi zebra para personel lebih mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan diri dengan berpedoman pada SOP, hindari tindakan yang memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap polri, dan jalankan tugas secara profesional, prosedural, dan terbuka dengan cara persuasif dan humanis.(*rjo)