INSIDENNEWS.com, PAREPARE– Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Bappeda Kota Parepare, Dede Alamsyah Wakkang mengatakan, Tim Bappeda dibagi dalam 11 kelompok untuk menyelesaikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditingkat kelurahan.
11 kelurahan itu yakni, Lumpue, Cappa Galung, Ujung Lare, Mallusetasi, Ujung Sabbang, Lakessi, Bukit Indah, Tiro Sompe, Bumi Harapan, Galung Maloang, dan Bukit Harapan.
“Kini kita bersiap menggelar Musrenbang Kecamatan dalam minggu ini, karena Musrenbang tingkat kelurahan Kota Parepare 2021, di 22 kelurahan telah rampung,”ucapnya, Minggu (14/2/2021).
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Parepare, H Pangerang Rahim berharap, kepada para Camat dan Lurah agar pada saat Musrenbang, dapat menerima semua usulan dari masyarakat dan disusun berdasarkan prioritas.
“Ini sekaligus disesuaikan dengan pagu indikatif wilayah kecamatan dan kelurahan, serta mengkoordinasikan dengan Kepala SKPD terkait. Usulan tersebut sehingga, menyiapkan program dan kegiatan yang disesuaikan RPJMD dan akan direkam pada RKPD Tahun Anggaran 2022,”ujarnya.
Selain itu Dede Alamsyah Wakkang mengungkapkan, selain Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, pekan ini Bappeda akan menggelar Musrenbang Anak dan Disabilitas serta ada juga Musrenbang Perempuan.
“Saat semua Musrenbang rampung, selanjutnya Musrenbang di tingkat Kota. Ditahap akhir Musrenbang tersebut, adalah penanda tanganan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2022,”ucapnya.
Dede Alamsyah Wakkang menjelaskan, Musrenbang kali ini, dengan mengangkat tema Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat, dan Pengembangan Infrastruktur serta Peningkatan SDM dalam upaya Peningkatan Daya Saing Daerah.
“Sementara prioritas pembangunan Parepare pada 2022 yakni, pengembangan infrastruktur daerah untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja untuk penurunan angka pengangguran, pengembangan ketahanan pangan serta peningkatan produktifitas pertanian dan perikanan, pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan dan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan inklusif, serta pengembangan kepariwisataan daerah,”jelasnya.(*/7ar)